Kunjungan kerja yang
menginspirasi ini menjadi bukti nyata bahwa semangat kolaborasi lintas daerah
mampu menggerakkan perubahan positif dalam dunia pendidikan Indonesia. Pada
awal tahun 2026, rombongan pengawas sekolah jenjang SD dan SMP dari Kabupaten
Barito Utara, Kalimantan Tengah, melakukan kunjungan kerja ke rekan-rekan
pengawas sekolah SMP di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tema utama yang
dibawa adalah "Pengelolaan Kinerja sebagai Pegawai dan sebagai Tim Kerja
di Ruang GTK" — sebuah topik krusial di era transformasi digital
pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang pendidikan.
Kunjungan ini bukan sekadar
agenda formal, melainkan momentum berharga untuk saling berbagi praktik baik
(best practices) yang telah terbukti efektif. Para pengawas dari Barito Utara,
yang kerap menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan akses di wilayah
pedalaman, datang dengan rasa haus akan inovasi. Mereka ingin belajar bagaimana
rekan-rekan di Banjarmasin — kota yang lebih urban dan terkoneksi —
mengoptimalkan Ruang GTK (platform digital terintegrasi dari Kementerian
Pendidikan Dasar dan Menengah) untuk mengelola kinerja secara lebih
kontekstual, bermakna, dan berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan.
Dalam sesi diskusi yang hangat
dan penuh semangat, para pengawas Banjarmasin berbagi pengalaman praktis
mereka. Mereka menekankan bahwa pengelolaan kinerja di Ruang GTK tahun 2026
telah mengalami pembaruan signifikan: tidak lagi sekadar mengisi administrasi
tahunan, melainkan fokus pada perencanaan sasaran kinerja yang kontekstual,
pelaksanaan yang terukur, hingga penilaian yang mendorong pertumbuhan
profesional. Sebagai pegawai individu, pengawas harus menetapkan Sasaran
Kinerja Pegawai (SKP) yang selaras dengan visi satuan pendidikan dan Rapor
Pendidikan. Sementara sebagai tim kerja, mereka membentuk kolaborasi solid —
saling memantau, memberikan umpan balik konstruktif, dan bersama-sama mencapai
target organisasi.
Salah satu praktik baik yang
paling menginspirasi adalah pendekatan "kinerja bermakna": para
pengawas tidak hanya menilai angka, tapi mendampingi guru dan kepala sekolah
untuk merefleksikan praktik pembelajaran sehari-hari. Mereka memanfaatkan fitur
Ruang GTK untuk plotting tim kinerja, pemantauan real-time, dan integrasi
dengan e-Kinerja BKN — sehingga proses menjadi lebih ringan, transparan, dan
akuntabel. "Kinerja bukan tentang memenuhi target semata, tapi tentang
bagaimana kita tumbuh bersama demi anak-anak bangsa," ujar salah seorang
pengawas SMP Banjarmasin yang berbagi dengan penuh keyakinan.
Para peserta dari Barito Utara
tampak terpukau. Mereka menyadari bahwa meski tantangan berbeda — mulai dari
konektivitas internet hingga variasi kondisi sekolah — prinsip dasar tetap
sama: komitmen, kolaborasi, dan keberanian untuk berinovasi. Kunjungan ini
diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus berkomunikasi pasca-kegiatan,
berbagi dokumen panduan, dan bahkan merencanakan follow-up kunjungan balik.
Semangat gotong royong lintas provinsi ini menjadi api yang membakar tekad:
bahwa pengawas sekolah bukan hanya pengontrol, melainkan penggerak perubahan
yang mampu mengangkat kualitas pendidikan dari level individu hingga tim, dari
daerah terpencil hingga perkotaan.
Kunjungan kerja ini mengingatkan
kita semua: ketika pengawas sekolah bersatu, berbagi ilmu, dan saling
memotivasi, maka pendidikan Indonesia akan semakin kuat. Mari kita jadikan
momentum ini sebagai langkah awal menuju generasi emas yang lebih baik — karena
setiap kinerja yang dikelola dengan hati, akan melahirkan dampak yang tak
terhingga bagi masa depan bangsa. Terus maju, para pendidik hebat Indonesia!
Baca Selengkapnya......
Peraturan
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2026 yang mengatur kerangka
perlindungan bagi guru serta tenaga kependidikan di Indonesia. Regulasi
tersebut menjamin keamanan profesi melalui perlindungan terhadap masalah hukum,
kekerasan, diskriminasi, serta hak kekayaan intelektual saat menjalankan tugas.
Implementasi kebijakan ini dilakukan melalui pembentukan Satuan Tugas
Perlindungan di tingkat pusat, daerah, hingga organisasi profesi untuk
menangani berbagai pengaduan.
.png)
